Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • HOT NEWS
Ekobis: Selama Ramadan, Blibli Catat Pertumbuhan Positif - Wednesday, 12 May 2021 11:51
Entertainment: Film Tarian Lengger Maut Tayang Serentak di Bioskop 13 Mei... - Wednesday, 12 May 2021 11:49
nusantara: Ustd Tengku Zulkanain Meninggal Dunia Diduga Karena Covid-19 - Tuesday, 11 May 2021 00:01
Metro: 100 Jurnalis Mendapatkan Paket Sembako Dari YPJI - Monday, 10 May 2021 23:57
Entertainment: ASIA 87 BAND Rilis Single “Lebaran yang Berbeda” - Monday, 10 May 2021 23:13
Blue Grey Red
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Asfinawati: Kalau Punya Hati Nurani, Hakim MK Akan Kabulkan Uji Materi RUU KPK

Jakarta.Harianasional.com-Penghentian kasus mega korupsi BLBI dan dugaan bocornya informasi dari internal KPK yang berimbas pada hilangnya bukti kasus suap di Kalimantan Selatan, membuat publik yakin bahwa KPK sedang tidak baik- baik.

Menyikapi dua permasalahan tersebut, ICW dan Change.org mengadakan diskusi publik bertajuk “Jelang Putusan Uji Materi: Menyibak Dampak Buruk UU KPK Baru“ bersama sejumlah tokoh antikorupsi, yang disiarkan langsung di kanal Youtube Sahabat ICW pada Jumat (23/4), pukul 10.00 WIB.

Dalam diskusi tersebut, Saut Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019, sekaligus salah satu pemohon Judicial Review UU KPK, memaparkan dampak buruk revisi UU KPK (UU No.19/2019).

Menurut Saut, selain berdampak langsung pada politik oligarki termasuk yang malah menimbulkan korupsi baru seperti “Tanjung Balai Saga”, revisi UU KPK juga berperan memperparah konflik covid-19 saga.

“Saya hampir bisa memastikan kalau UU KPK tidak direvisi, konflik covid saga tidak akan seperti ini,” ujarnya.

Saut menilai perubahan struktur KPK seperti kekuasaan dewan pengawas yang berlebihan dan tidak bisa diawasi oleh pengawas internal sangat merugikan pemberantasan korupsi. Menurutnya cerita-cerita tentang korupsi bansos, permasalahan di rumah sakit, dan BPJS, muncul karena di hilirnya keruh dan kepemimpinan yang tidak tegas.

“Pengawas internal yang tadinya level deputi, jatuh ke level bawah, jadi kerjanya seperti kerja umumnya PNS, yang mana kewenangan mereka terbatas untuk bisa mengevaluasi siapa-siapa di dalam pasukan antikorupsi ini yang lengah, malas, & lambat. Menurut saya justru pengawas internal yang harusnya di atas dan mengawasi dewan pengawas,” tegas Saut.

Judicial Review UU KPK diajukan pada November 2019 oleh 14 tokoh antikorupsi termasuk diantaranya mantan komisioner KPK (Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang), dua mantan Pimpinan KPK (Erry Riyana dan Moch Jasin).

Terkait proses uji materiil dan uji formil Judicial Review UU KPK, Asfinawati, Ketua YLBHI menjelaskan bahwa posisi hakim MK saat ini terbelah menjadi beberapa kubu. Ada yang cenderung mendukung, menolak dan masih bingung. Pada sidang materiil, hakim masih mempertanyakan kebenaran materiil undang-undang, misalnya soal posisi dewan pengawas yang dianggap memperlambat kinerja KPK.

Asfinawati mengatakan bahwa permasalahan materiil atau isi undang- undang dalam revisi UU KPK sudah dijawab oleh para ahli dan kenyataannya sekarang sudah terlihat di lapangan. “Termasuk lah diantaranya penghentian kasus BLBI karena aturan SP3 dan dugaan bocornya informasi di internal KPK atas penggeledahan kasus suap di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Mengenai peluang MK mengabulkan uji formil, Bivitri Susanti,  Dosen STHI Jentera mengatakan sangat kecil peluangnya mengingat MK belum pernah mengabulkan uji formil Undang-undang sebelumnya.

Tetapi Bivitri berharap MK bisa mengabulkan uji formil melihat dampak yang terjadi setelah disahkannya UU KPK, yaitu muncul undang-undang baru yang proses pembuatannya masih dipertanyakan, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU MK.

“MK perlu memecut pembuat undang-undang supaya tidak sembarangan membuat undang- undang ke depannya,” tegas Bivitri.

Asfinawati melanjutkan, mengenai uji formil, fakta-fakta dan bukti jejak digital juga sudah ada. Ia berkesimpulan hati nuranilah yang akan mengadili perkara JR UU KPK.

“Apakah hati nurani hakim MK yang dikatakan negarawan akan memperhatikan hati nurani jutaan orang Indonesia yang turun aksi dan nyawa yang jatuh demi mempertahankan anti korupsi sebagai jiwa konstitusi dan negara hukum Indonesia," tegas Asfinawati.

Diky Anandya, inisiator petisi #MKSaveKPK juga turut hadir dalam diskusi. Diky memaparkan sejak petisi diluncurkan, sudah terkumpul 30 ribu tanda-tangan. Selain itu, di platform Change.org sendiri terdapat setidaknya 2 petisi lain terkait penolakan UU KPK.

Diantaranya adalah petisi #SaveKPK bertajuk “Indonesia Bersih Presiden Tolak Revisi UU KPK!” yang dimulai oleh Henri Subagiyo dan petisi #JanganBunuhKPK bertajuk “Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK” oleh Suryo Bagus. Jika digabungkan, ketiga petisi tersebut telah didukung oleh lebih dari 600 ribu pendukung.

Menurut Diky, dukungan lewat petisi menandakan masih banyak masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi.

“Masalah pemberantasan korupsi sedang di ujung jurang sejak RUU KPK dan sudah jadi rahasia umum upaya-upaya untuk melemahkan kpk sudah dilakukan sejak dahulu, dalam tanda kutip baru berhasil di 2019 lalu," kata Diky.

Menurutnya, marwah KPK sudah menurun dalam dua tahun belakangan ini jika dilihat dari indeks persepsi korupsi sejumlah lembaga dan hasil penelitian lembaga internasional seperti Transparency International Indonesia.

Sebagai penutup Diky berpesan kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Judicial Review UU KPK karena ini adalah upaya terakhir dalam menyelamatkan pemberantasan korupsi.

“Sebenarnya tidak hanya pemberantasan korupsi tapi juga kesejahteraan masyarakat Indonesia ada di tangan hakim MK saat ini. Jadi besar harapan saya kepada hakim MK untuk mengabulkan permohonan Judicial Review UU KPK," tutup Diky.

Donasi untuk PALESTINA

 

 

Kesehatan

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jakarta. Harianasipnal.com-Tahukah Anda mengapa Liberte, Egalitie, Fraternite menjadi The National Motto...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tekno

ECOVACS ROBOTICS Memperkenalkan DEEBOT T9 9-dalam-1 di Indonesia

Jakarta. Harianasional.com-ECOVACS ROBOTICS, pembuat robot layanan rumah terkemuka di dunia, meluncurkan...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Pendidikan

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Jakarta.Harianasional.com-Pertengahan Maret 2020, dunia pendidikan mengalami perubahan secara drastis....

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otomotif

Menuju Dua Tahun Dalam Pandemi, UD Trucks Mengukuhkan ‘Ultimate Dependability’ seiring dengan upaya ‘Go Green’ untuk Indonesia

Menuju Dua Tahun Dalam Pandemi, UD Trucks Mengukuhkan ‘Ultimate Dependability’ seiring dengan upaya ‘Go Green’ untuk Indonesia

Jakarta.Harianasional.com-Di masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, tantangan...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com