Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • HOT NEWS
Ekobis: Selama Ramadan, Blibli Catat Pertumbuhan Positif - Wednesday, 12 May 2021 11:51
Entertainment: Film Tarian Lengger Maut Tayang Serentak di Bioskop 13 Mei... - Wednesday, 12 May 2021 11:49
nusantara: Ustd Tengku Zulkanain Meninggal Dunia Diduga Karena Covid-19 - Tuesday, 11 May 2021 00:01
Metro: 100 Jurnalis Mendapatkan Paket Sembako Dari YPJI - Monday, 10 May 2021 23:57
Entertainment: ASIA 87 BAND Rilis Single “Lebaran yang Berbeda” - Monday, 10 May 2021 23:13
Blue Grey Red
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Kesemrawutan Pendanaan Politik, Akar Kekisruhan KPK - POLRI

Jakarta,Harianasional.com-Kekisruhan yang melibatkan KPK-Polri tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa persaingan politik semakin ketat dan biaya politik semakin mahal. Hal ini mendorong kekuatan-kekuatan politik melakukan diversifikasi sumber dukungan, termasuk dari sumber-sumber yang tidak diperbolehkan UU, seperti unsur dalam birokrasi sipil dan militer termasuk Polri.

Demikian terungkap dari penelitian termutakhir lembaga kajian PAR Indonesia. “Dukungan unsur birokrasi penting untuk memenangkan sebuah kontestasi politik, termasuk dalam Pilpres 2014 kemarin, karena kemampuannya menyediakan dukungan yang mempengaruhi masyarakat pemilih maupun pendanaan,” ujar Guspiabri Sumowigeno, peneliti PAR indonesia.

Kalaupun dukungan bersifat non-pendanaan seperti penggalangan suara diam-diam di kalangan internal maupun eksternal birokrasi, hal itu nantinya tetap bisa dikonversi menjadi sumbangan dana.  Di era pemilihan langsung ini berkembang satu fenomena dimana kandidat dengan kapasitas memimpin secakap apa pun tidak akan menang dihadapkan dengan mereka yang punya sumber daya untuk mengiklankan dirinya secara masif.

Menjauhkan birokrasi dari kegiatan politik seperti amanat UU, menurut Guspiabri, agak sulit dilakukan, kecuali peranannya sebagai alternatif pendukung yang mumpuni bisa dikurangi drastis melalui penguatan kemampuan keuangan parpol. Antara lain dengan menempatkan kalangan pengusaha/dunia usaha sebagai sumber keuangan utama parpol.

Tapi melihat kecenderunganyang ada selama ini, partisipasi pengusaha dalam politik juga selalu
dicurigai. “Memang, ranah politik kita semrawut. Tapi ia semakin semrawut karena ekspektasi tidak realistis kita terhadapnya. Uang dan politik dianggap pasangan yang tabu,” ujar Geger Riyanto, peneliti PAR Indonesia lainnya.

Pendanaan aktivitas politik oleh kalangan pengusaha/dunia usaha saat ini sangat tidak realistis. Sekarang ini satu perusahaan hanya boleh menyumbang paling banyak Rp.50 juta, dan tak banyak perusahaan yang mau terbuka disebutkan menyumbang pada satu parpol, karena khawatir terseret dalam rivalitas politik.

Banyak pengusaha bergabung menjadi pengurus parpol dan sumbangan mereka menjadi sumber dana utama bagi parpol untuk melakukan aktivitas politik di medan negeri yang amat luas dengan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Seharusnya publik tidak menganggap tabu relasi terbuka antara pengusaha/kalangan dunia usaha  dan  parpol. “Realistis saja. Yang paling penting saat ini bukanlah mengharapkan kita mendapatkan pemimpin yang sanggup mengubah semuanya sendiri, melainkan mengubah sistem supaya pemimpin bersangkutan sanggup menjalankan komitmennya secara konsisten,”
imbuh Guspiabri.

Di negara-negara yang sudah menjalankan demokrasi dalam waktu yang lama, sumbangan politik diatur baik. Di negara-negara tertentu seperti Inggris dan Jerman, donasi perseorangan dan perusahaan untuk kampanye bahkan tidak
dibatasi. Dengan menampilkan nama penyandang dana kampanye, implikasi positif lebih lanjutnya publik justru dapat mengawasi preferensi kebijakan dari kandidat yang dipilihnya di masa mendatang.

“Kita bisa belajar juga dari pengalaman buruk Prancis. Prancis melarang pendanaan politik eksternal sampai dengan tahun 1988. Sebagai akibatnya, partai politik maupun politisinya kerap tersandung skandal yang
memalukan,” tambah Geger.

Dengan demikian, hal yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah mengatur baik tata cara, mekanisme, penanggung jawab, maupun batas besaran yang realistis untuk sumbangan politik. Lebih-lebih, tambahnya, pilkada serentak saat ini sudah di hadapan mata. Pengusaha pun perlu didorong agar mengungkapkan dengan jelas dan terbuka kepentingannya pada saat menyokong kandidat atau partai politik tertentu.

“Memang, tidak adil bila kita membandingkan dengan negara yang sudah menjalankan sistem yang kita pakai sekarang ini sejak jauh-jauh hari. Kita butuh pembelajaran dan waktu. Tapi alangkah baiknya bila kita bisa menerapkan prinsip transparansi ini di usia demokrasi kita yang masih dini,” tandas Guspiabri.

Donasi untuk PALESTINA

 

 

Kesehatan

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jakarta. Harianasipnal.com-Tahukah Anda mengapa Liberte, Egalitie, Fraternite menjadi The National Motto...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tekno

ECOVACS ROBOTICS Memperkenalkan DEEBOT T9 9-dalam-1 di Indonesia

Jakarta. Harianasional.com-ECOVACS ROBOTICS, pembuat robot layanan rumah terkemuka di dunia, meluncurkan...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Pendidikan

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Jakarta.Harianasional.com-Pertengahan Maret 2020, dunia pendidikan mengalami perubahan secara drastis....

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otomotif

Menuju Dua Tahun Dalam Pandemi, UD Trucks Mengukuhkan ‘Ultimate Dependability’ seiring dengan upaya ‘Go Green’ untuk Indonesia

Menuju Dua Tahun Dalam Pandemi, UD Trucks Mengukuhkan ‘Ultimate Dependability’ seiring dengan upaya ‘Go Green’ untuk Indonesia

Jakarta.Harianasional.com-Di masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun ini, tantangan...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com