Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • HOT NEWS
nusantara: Kapushidrosal Hadiri Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI AL - Monday, 23 November 2020 11:38
Entertainment: “Video Klip Soundtrack Kedua Generasi 90-an: Melankolia Resmi Dirilis” - Sunday, 22 November 2020 10:32
Metro: SEHATY Jakarta Pusat Ikut Ramekan Donor Darah FKDM - Sunday, 22 November 2020 10:14
Metro: Ancol Berikan Kado Istimewa Kepada Pahlawan Tanpa Jasa di Hari... - Saturday, 21 November 2020 12:57
Metro: FMPU Kunjungi MUI Minta Fatwa Atas Perlakukan Nikita Mirzani - Thursday, 19 November 2020 12:11
nusantara: Kapushidrosal Secara Resmi Tutup Latsurta Hidros TA.2020 - Thursday, 19 November 2020 11:57
Entertainment: Film The Raid : Redemption dan The Raid 2 :... - Tuesday, 17 November 2020 02:29
Ekobis: HOMEDEC Online Fair X Tokopedia Home Living Salebration - Home... - Tuesday, 17 November 2020 02:11
Blue Grey Red
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
politik

Fraksi Nasdem Tolak Dana Aspirasi DPR

Jakarta.Harianasional.com-Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR menolak usulan penambahan dana aspirasi daerah pemilihan menjadi sebesar Rp20 miliar per anggota dewan setiap tahun dimasukkan ke dalam RAPBN 2016.

"Fraksi Partai Nasdem menolak untuk dilanjutkan program aspirasi pembangunan daerah pemilihan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut," kata Sekretaris Fraksi Nasdem Syrief Abdullah Alkadrie dalam konferensi pers di DPR, Senin (15/6/2015).

Alasannya, pertama, Nasdem menilai ada kesalahan dalam menafsirkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait sumpah jabatan anggota dewan, dimana salah satu penekanannya ialah akan memperjuangkan aspirasi dari tempat perwakilan masing-masing.

"Bunyi dari pasal tersebut bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Alasan kedua, Nasdem menilai terdapat kesalahan penafsiran terhadap Pasal 80 hufuf J Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MD3 yang berbunyi,anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangan program pembangunan daerah pemilihan.

Ketiga, dalam pasal-pasal tersebut Fraksi Partai Nasdem beranggapan DPR harus melaksanakan fungsi anggaran.

Keempat, dana aspirasi dinilai tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan. Sebab, ada ketidakseimbangan jumlah perolehan dana dari program pembangunan daerah pemilihan dengan mempertimbangkan perbedaan yang signifikan dari jumlah anggota dewan pada masing-masing fraksi di DPR.

"Anggota DPR yang dapilnya lebih sedikit dari dapilnya yang banyak seperti daerah Pulau Jawa dengan luar Jawa, akan terjadi kesenjangan. Oleh karena itu kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pembagian wilayah dan kawasan yang adil dan merata," katanya.

Kelima, Fraksi Nasdem menegaskan DPR dan pemerintah harus segera merevisi UU tentang MD3 dan peraturan DPR tentang tata tertib DPR yang tidak sesuai dengan tugas pokok anggota dewan, dimana tugasnya mengatur program aspirasi pembangunan daerah pemilihan.

"Dan mengatur tentang masa reses yang cukup panjang dalam setiap masa sidang DPR yang mengganggu kinerja DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan legislasi," katanya.

Keenam, dana aspirasi bagi Fraksi Partai Nasdem berpotensi menimbulkan penyelewengan anggaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran DPR meminta dana aspirasi daerah pemilihan ditambah hingga Rp15 miliar sampai Rp20 miliar per anggota per tahun. Apabila dikalikan 560 anggota DPR yang ada, berarti total dana aspirasi akan mencapai sekitar Rp11,2 triliun.(Sandy)

 

Mendagri Yakin Golkar dan PPP Dapat Menyelesaikan Konpliknya

Jakarta,Harianasional.com-Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memulai tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun hingga kini Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih dilanda konflik internal.

Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan pihaknya bersama KPU sepakat tidak akan banyak terlibat dalam penyelesaian konflik kedua partai tersebut.

"Kami sepakat dengan KPU, Kemendagri tidak akan melibatkan diri secara intens terhadap kondisi parpol pengusung calon," kata Tjahjo saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih lanjut Tjahjo Kumolo berharap persoalan dua partai politik itu segera berakhir. Dengan begitu, baik Golkar maupun PPP bisa fokus dalam mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak nanti.

"Kami cukup optimistis mudah-mudahan Golkar dan PPP akan bisa menyelesaikan kepesertaan ini sehingga bisa berperan ke depan dalam pengambilan keputusan politik pada pilkada serentak,"  tuturnya.

"Saya yakin Golkar dan PPP segera menyelesaikannya," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimistis.

 
 

Kesemrawutan Pendanaan Politik, Akar Kekisruhan KPK - POLRI

Jakarta,Harianasional.com-Kekisruhan yang melibatkan KPK-Polri tak bisa dilepaskan dari fakta bahwa persaingan politik semakin ketat dan biaya politik semakin mahal. Hal ini mendorong kekuatan-kekuatan politik melakukan diversifikasi sumber dukungan, termasuk dari sumber-sumber yang tidak diperbolehkan UU, seperti unsur dalam birokrasi sipil dan militer termasuk Polri.

Demikian terungkap dari penelitian termutakhir lembaga kajian PAR Indonesia. “Dukungan unsur birokrasi penting untuk memenangkan sebuah kontestasi politik, termasuk dalam Pilpres 2014 kemarin, karena kemampuannya menyediakan dukungan yang mempengaruhi masyarakat pemilih maupun pendanaan,” ujar Guspiabri Sumowigeno, peneliti PAR indonesia.

Kalaupun dukungan bersifat non-pendanaan seperti penggalangan suara diam-diam di kalangan internal maupun eksternal birokrasi, hal itu nantinya tetap bisa dikonversi menjadi sumbangan dana.  Di era pemilihan langsung ini berkembang satu fenomena dimana kandidat dengan kapasitas memimpin secakap apa pun tidak akan menang dihadapkan dengan mereka yang punya sumber daya untuk mengiklankan dirinya secara masif.

Menjauhkan birokrasi dari kegiatan politik seperti amanat UU, menurut Guspiabri, agak sulit dilakukan, kecuali peranannya sebagai alternatif pendukung yang mumpuni bisa dikurangi drastis melalui penguatan kemampuan keuangan parpol. Antara lain dengan menempatkan kalangan pengusaha/dunia usaha sebagai sumber keuangan utama parpol.

Tapi melihat kecenderunganyang ada selama ini, partisipasi pengusaha dalam politik juga selalu
dicurigai. “Memang, ranah politik kita semrawut. Tapi ia semakin semrawut karena ekspektasi tidak realistis kita terhadapnya. Uang dan politik dianggap pasangan yang tabu,” ujar Geger Riyanto, peneliti PAR Indonesia lainnya.

Pendanaan aktivitas politik oleh kalangan pengusaha/dunia usaha saat ini sangat tidak realistis. Sekarang ini satu perusahaan hanya boleh menyumbang paling banyak Rp.50 juta, dan tak banyak perusahaan yang mau terbuka disebutkan menyumbang pada satu parpol, karena khawatir terseret dalam rivalitas politik.

Banyak pengusaha bergabung menjadi pengurus parpol dan sumbangan mereka menjadi sumber dana utama bagi parpol untuk melakukan aktivitas politik di medan negeri yang amat luas dengan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam seperti Indonesia.

Seharusnya publik tidak menganggap tabu relasi terbuka antara pengusaha/kalangan dunia usaha  dan  parpol. “Realistis saja. Yang paling penting saat ini bukanlah mengharapkan kita mendapatkan pemimpin yang sanggup mengubah semuanya sendiri, melainkan mengubah sistem supaya pemimpin bersangkutan sanggup menjalankan komitmennya secara konsisten,”
imbuh Guspiabri.

Di negara-negara yang sudah menjalankan demokrasi dalam waktu yang lama, sumbangan politik diatur baik. Di negara-negara tertentu seperti Inggris dan Jerman, donasi perseorangan dan perusahaan untuk kampanye bahkan tidak
dibatasi. Dengan menampilkan nama penyandang dana kampanye, implikasi positif lebih lanjutnya publik justru dapat mengawasi preferensi kebijakan dari kandidat yang dipilihnya di masa mendatang.

“Kita bisa belajar juga dari pengalaman buruk Prancis. Prancis melarang pendanaan politik eksternal sampai dengan tahun 1988. Sebagai akibatnya, partai politik maupun politisinya kerap tersandung skandal yang
memalukan,” tambah Geger.

Dengan demikian, hal yang paling urgen untuk dilaksanakan adalah mengatur baik tata cara, mekanisme, penanggung jawab, maupun batas besaran yang realistis untuk sumbangan politik. Lebih-lebih, tambahnya, pilkada serentak saat ini sudah di hadapan mata. Pengusaha pun perlu didorong agar mengungkapkan dengan jelas dan terbuka kepentingannya pada saat menyokong kandidat atau partai politik tertentu.

“Memang, tidak adil bila kita membandingkan dengan negara yang sudah menjalankan sistem yang kita pakai sekarang ini sejak jauh-jauh hari. Kita butuh pembelajaran dan waktu. Tapi alangkah baiknya bila kita bisa menerapkan prinsip transparansi ini di usia demokrasi kita yang masih dini,” tandas Guspiabri.

 
 

Agus Gumiwang: Partai Golkar Harus Ada Perubahan

Jakarta,Harianasional.com-Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tinggal menghitung hari dan dari berbagai kalangan kader berlomba-lomba untuk mencari dukungan untuk dapat menjadi calon dan berlomba diajang bergengsi tersebut untuk merebut kursi sebagai Ketua Umum Parta Golkar.

Agus Gumiwang Kartasasmita tokoh muda yang mendapatkan dukungan dari kalangan poros muda ini juga mencoba untuk mendekati para pemilik suara baik itu di tingkat Kabupaten/Kota dan juga tingkat provensi, sudah hampir sekitar 175 Kabupaten/Kota dan tingkat provensi yang telah di dekati, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, dan dalam waktu sisa sekitar sebulan lagi kami yakin dapat mendekati sekitar 80 persen pemilik suara," kata Agus Gumiwang Kartasasmita saat jumpa wartawan di posko kemenangannya di Jakarta, Senin (3/11/2014).

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa pada saat ini kami belum mendeklarasikan atas pencalonan ini, tapi saat ini baru bersifat lounching atas pencalonan, jadi sangat berbeda dengan para kandidat yang lain mereka mendeklaraikan pencalonan terlebih dahulu baru mencari dukungan atas pemilik suara.

Memang sangat beralasan jika Agus terlebih dahulu melounching atas pencalonannya dikarenakan dari 175 pemilik suara yang telah dilakukan silaturahmi memang belum ada satupun yang mengatakan dukungan terhadapnya, dan saat ini kami memang lebih fokus kepada DPD II dan DPD 1 sedang organisasi sayap dari Partai Golkar memang belum ada satupun yang kami dekati," terang Agus.

Saya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar dikarenakan saat ini Partai Golkar sudah banyak menyimpang dari kaidah-kaidah kepartaian dan telah banyak yang dilanggar baik itu AD/ART maupun Munas. Selain itu target yang telah ditentukan pada Munas 30 persen tidak tercapai dan kursi DPR yang tadinya 106 kini menjadi 91 kursi," ungkap Agus.

Jika nanti saya terpilih menjadi Ketua Umum, saya akan kembalikan Partai ini menjadi partai kerja, sebagaimana ideologi dasar Partai Golkar, yakni Karya Kekaryaan. Adakalanya kita berpikir, ada kalanya kita menulis dan berbicara, dan ada waktunya kita bekerja, bukan lagi berwacana apalagi memproduksi kegaduhan dan huru-hara politik. Partai Golkar harus kembali kepada jati dirinya, sebagai instrumen politik yang secara fungsional semata-mata hanya untuk bekerja dan berkarya," jelas Agus.

Partai Gokar harus berubah dan terus berubah sebagaimana semangat pembaharuan yang ada didalam dirinya. Sebuah semangat yang merupakan keniscayaan sejarah. Sebagai kader Golkar yang telah lama berkecimpung, saya mencermati pasang surutnya organisasi ini. Karena itulah saya banyak belajar dari kegagalan dan keberhasilan pemimpin-pemimpin Partai Golkar sebelumnya," tegas Agus.

Selain itu saya juga menyerap semua kebaikan yang ada dan melanjutkan, sekaligus menterap kekurangan yang ada dan berusaha untuk melakukan  perubahan ke arah yang lebih baik, sebagaimana tagline yang saya gulirkan, yakni Change and Coninuity," harapnya.

 
 

Boedi Djarot: KMP Telah Kudeta Keinginan Rakyat

Jakarta,Harianasional.com-Disadari atau tidak, kenyataan dunia perpolitikan Indonesia saat ini berada pada situasi yang sangat memperhatinkan,"Anomali politik" mewarnai proses demokrasi hari ini. Elit-elit partai terbelah menjadi dua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesai Hebat (KIH) yang saling berhadapan dan tanpa malu mempertontonkan perilaku politik yang tidak beretika, sebagai bangsa yang berfalsapah Pancasila.

Melihat hal inilah sejumlah aktivis lintas generasi menyatakan perlawanan terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) atas ketidakadilan terjadi dalam perumusan kursi di parlemen. Menurut mereka, ketidakadilan dalam perumusan akan menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kedepan.

"Kami di sini bukan hanya berpendapat dan merespon. Tapi untuk melakukan perlawanan, bahwa saat ini sudah terjadi kudeta dari elit-elit politik tertentu," kata Boedi Djarot selaku aktivis 90 saat diskusi 'Rakyat Bersatu Menghadang Kedaulatan Rakyat ' di Jakarta Senin (13/10/2014).

Lebih lanjut Boedi mengatakan,apa yang dilakukan KMP, sangatlah melanggar prinsip demokrasi dari Pancasila karena tidak memikirkan suara rakyat, melainkan suara elit-elit politik yang berada di parlemen. "Atas prrilaku politik ini kami anggap tidak Pancasilais.

Dari cara-cara yang sama sekali tidak memberikan pendidikan politik pada rakyat ini, tanpa sadar rakyat kehilangan kedaulatan yang pada gilirannya memposisikan rakyat hanya sebagai penonton dalam proses demokrasi akal-akalan, oleh karena itu kami akan terus menyerukan kepada publik agar rakyat mendengar dan melihat bagaimana hak demokrasi bangsa Indonesia sedang dikudeta," tegas Boedi.

Dari peristiwa politik tragis ini, muncul dampak negatif yang sangat mahal untuk kita bayar dalam membangun demokrasi Pancasila yang kita semua impikan. Rakyat akan kehilangan kepercayaan diri dalam berdemokrasi yang berujung pada lahirnya masyarakat apolitis.Kalau rakyat tidak punya self confident (kepercayaan) yang kita khawatirkan, akan ada chaos by nature (kekacauan yang disebabkan alam) yang akan merugikan kita semua," terang Boedi.

 
 

Page 2 of 5

Donasi untuk PALESTINA

 

 

Kesehatan

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jakarta. Harianasipnal.com-Tahukah Anda mengapa Liberte, Egalitie, Fraternite menjadi The National Motto...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tekno

ALE Dukung Percepatan Transformasi Teknologi Untuk Bangkit dari Pandemi

ALE Dukung Percepatan Transformasi Teknologi Untuk Bangkit dari Pandemi

Jakarta.Harianasional.com-Pandemi Covid-19 yang berjalan kurang lebih 7 bulan telah mengubah total aktivitas...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Pendidikan

Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN Umumkan Hasil Riset Sei-Katsu-Sha

Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN Umumkan Hasil Riset Sei-Katsu-Sha

Jakarta. Harianasional.com-Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN (HILL ASEAN), institusi di bawah...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otomotif

IIMS Motobike Show 2020: Pionir Kompetisi Motor Listrik & Tawarkan Berbagai Program Inovatif

IIMS Motobike Show 2020: Pionir Kompetisi Motor Listrik & Tawarkan Berbagai Program Inovatif

Jakarta. Harianasioanl.com-PT Dyandra Promosindo (Dyandra) akan kembali menyelenggarakan pameran otomotif...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com