Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
  • HOT NEWS
Entertainment: ‘Tarian Lengger Maut’ Resmi Dirilis - Friday, 23 April 2021 15:10
nusantara: Waspadai Turbulensi Politik di Kabinet Jokowi Tahun 2022 - Thursday, 22 April 2021 16:35
Metro: Yuk Nikmati Musik Sambil Ngabuburit di Ancol - Thursday, 22 April 2021 14:44
nusantara: Hanung Harimba : UMKM Go Global Jadi Solusi Pemulihan Ekonomi... - Thursday, 22 April 2021 14:31
nusantara: SiCepat Go Siap Bantu Pelaku UMKM Go Eksport - Thursday, 22 April 2021 14:25
Ekobis: Jelang Festival Harbuknas 2021, Dukungan Pemprov Banten Menguat - Thursday, 22 April 2021 13:57
Blue Grey Red
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
nusantara

Dukung Percepatan Cetak Peta Laut, Pushidrosal Gelar Pelatihan POD

Jakarta.Harianasional.com-Guna percepatan dalam pencetakan Peta Laut Indonesia (PLI), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menggelar pelatihan Print on Demand (POD bertempat di Ruang Labsa Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara.

Acara ini resmi dibuka oleh Asisten Personel (Aspers) Pushidrosal Kolonel Laut (P) Amril, S.T., M.M. mewakili Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P. Senin (19/4/2021). Lalu

Pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 19 – 23 April 2021 ini melibatkan 20 peserta anggota dari Satker Pushidrosal dan dilaksanakan secara teori dan praktek, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang proses pencetakan peta laut berupa peta kertas kepada personel dengan sistem Print on Deman (POD) bagi yang terlibat didalam pendistribusian peta laut Pushidrosal.

Danpushidrosal dalam sambutannya yang diwakili Aspers Danpushidrosal mengatakan bahwa pencetakan petak laut dengan sistem POD merupakan solusi dalam meningkatkan fungsi pelayanan kepada para pengguna laut. Karena dengan sistem POD, para pengguna laut dapat memperoleh peta kertas terbaru dengan data terupdate, agar proses pencetakan dilaksanakan lebih efisien dan tepat guna.

Danpushidrosal, menyebutkan strategi penyediaan peta kertas sesuai permintaan (POD) memungkinkan pengguna peta Laut dalam hal ini adalah para pelaut dan penggiat aktivitas kemaritiman memperoleh jaminan dalam mendapatkan data yang terbaru. Hal ini sangat mendukung dan inline dengan misi Pushidrosal untuk selalu memberikan data hidrografi terbaru bagi para pelaut dan instansi terkait yang berkepentingan di bidang kemaritiman.(Humas/Irv)

 

Asfinawati: Kalau Punya Hati Nurani, Hakim MK Akan Kabulkan Uji Materi RUU KPK

Jakarta.Harianasional.com-Penghentian kasus mega korupsi BLBI dan dugaan bocornya informasi dari internal KPK yang berimbas pada hilangnya bukti kasus suap di Kalimantan Selatan, membuat publik yakin bahwa KPK sedang tidak baik- baik.

Menyikapi dua permasalahan tersebut, ICW dan Change.org mengadakan diskusi publik bertajuk “Jelang Putusan Uji Materi: Menyibak Dampak Buruk UU KPK Baru“ bersama sejumlah tokoh antikorupsi, yang disiarkan langsung di kanal Youtube Sahabat ICW pada Jumat (23/4), pukul 10.00 WIB.

Dalam diskusi tersebut, Saut Situmorang, Komisioner KPK 2015-2019, sekaligus salah satu pemohon Judicial Review UU KPK, memaparkan dampak buruk revisi UU KPK (UU No.19/2019).

Menurut Saut, selain berdampak langsung pada politik oligarki termasuk yang malah menimbulkan korupsi baru seperti “Tanjung Balai Saga”, revisi UU KPK juga berperan memperparah konflik covid-19 saga.

“Saya hampir bisa memastikan kalau UU KPK tidak direvisi, konflik covid saga tidak akan seperti ini,” ujarnya.

Saut menilai perubahan struktur KPK seperti kekuasaan dewan pengawas yang berlebihan dan tidak bisa diawasi oleh pengawas internal sangat merugikan pemberantasan korupsi. Menurutnya cerita-cerita tentang korupsi bansos, permasalahan di rumah sakit, dan BPJS, muncul karena di hilirnya keruh dan kepemimpinan yang tidak tegas.

“Pengawas internal yang tadinya level deputi, jatuh ke level bawah, jadi kerjanya seperti kerja umumnya PNS, yang mana kewenangan mereka terbatas untuk bisa mengevaluasi siapa-siapa di dalam pasukan antikorupsi ini yang lengah, malas, & lambat. Menurut saya justru pengawas internal yang harusnya di atas dan mengawasi dewan pengawas,” tegas Saut.

Judicial Review UU KPK diajukan pada November 2019 oleh 14 tokoh antikorupsi termasuk diantaranya mantan komisioner KPK (Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang), dua mantan Pimpinan KPK (Erry Riyana dan Moch Jasin).

Terkait proses uji materiil dan uji formil Judicial Review UU KPK, Asfinawati, Ketua YLBHI menjelaskan bahwa posisi hakim MK saat ini terbelah menjadi beberapa kubu. Ada yang cenderung mendukung, menolak dan masih bingung. Pada sidang materiil, hakim masih mempertanyakan kebenaran materiil undang-undang, misalnya soal posisi dewan pengawas yang dianggap memperlambat kinerja KPK.

Asfinawati mengatakan bahwa permasalahan materiil atau isi undang- undang dalam revisi UU KPK sudah dijawab oleh para ahli dan kenyataannya sekarang sudah terlihat di lapangan. “Termasuk lah diantaranya penghentian kasus BLBI karena aturan SP3 dan dugaan bocornya informasi di internal KPK atas penggeledahan kasus suap di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Mengenai peluang MK mengabulkan uji formil, Bivitri Susanti,  Dosen STHI Jentera mengatakan sangat kecil peluangnya mengingat MK belum pernah mengabulkan uji formil Undang-undang sebelumnya.

Tetapi Bivitri berharap MK bisa mengabulkan uji formil melihat dampak yang terjadi setelah disahkannya UU KPK, yaitu muncul undang-undang baru yang proses pembuatannya masih dipertanyakan, seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba dan UU MK.

“MK perlu memecut pembuat undang-undang supaya tidak sembarangan membuat undang- undang ke depannya,” tegas Bivitri.

Asfinawati melanjutkan, mengenai uji formil, fakta-fakta dan bukti jejak digital juga sudah ada. Ia berkesimpulan hati nuranilah yang akan mengadili perkara JR UU KPK.

“Apakah hati nurani hakim MK yang dikatakan negarawan akan memperhatikan hati nurani jutaan orang Indonesia yang turun aksi dan nyawa yang jatuh demi mempertahankan anti korupsi sebagai jiwa konstitusi dan negara hukum Indonesia," tegas Asfinawati.

Diky Anandya, inisiator petisi #MKSaveKPK juga turut hadir dalam diskusi. Diky memaparkan sejak petisi diluncurkan, sudah terkumpul 30 ribu tanda-tangan. Selain itu, di platform Change.org sendiri terdapat setidaknya 2 petisi lain terkait penolakan UU KPK.

Diantaranya adalah petisi #SaveKPK bertajuk “Indonesia Bersih Presiden Tolak Revisi UU KPK!” yang dimulai oleh Henri Subagiyo dan petisi #JanganBunuhKPK bertajuk “Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK” oleh Suryo Bagus. Jika digabungkan, ketiga petisi tersebut telah didukung oleh lebih dari 600 ribu pendukung.

Menurut Diky, dukungan lewat petisi menandakan masih banyak masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi.

“Masalah pemberantasan korupsi sedang di ujung jurang sejak RUU KPK dan sudah jadi rahasia umum upaya-upaya untuk melemahkan kpk sudah dilakukan sejak dahulu, dalam tanda kutip baru berhasil di 2019 lalu," kata Diky.

Menurutnya, marwah KPK sudah menurun dalam dua tahun belakangan ini jika dilihat dari indeks persepsi korupsi sejumlah lembaga dan hasil penelitian lembaga internasional seperti Transparency International Indonesia.

Sebagai penutup Diky berpesan kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Judicial Review UU KPK karena ini adalah upaya terakhir dalam menyelamatkan pemberantasan korupsi.

“Sebenarnya tidak hanya pemberantasan korupsi tapi juga kesejahteraan masyarakat Indonesia ada di tangan hakim MK saat ini. Jadi besar harapan saya kepada hakim MK untuk mengabulkan permohonan Judicial Review UU KPK," tutup Diky.

 

Doni Monardo : Pemudik Secara Tidak Langsung Telah Membunuh Orangtuanya

Jakarta.Harianasional.com-Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengimbau masyarakat, khususnya warga Aceh, agar tidak melakukan mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2021. Doni mengatakan melakukan mudik secara tidak langsung telah membunuh orang tua di kampung halaman.⁣

Doni Monardo awalnya mengatakan bahwa tak ada jaminan pemudik akan bebas COVID-19 meskipun telah membawa surat hasil tes negatif. Doni menyebut risiko penularan sangat tinggi saat di perjalanan.⁣

Doni mencontohkan, jika seorang pemudik terinfeksi COVID-19 dalam perjalanan dan tiba di kampung halaman, yang bersangkutan menjadi carrier dan berpotensi menulari sanak famili, termasuk orang tuanya di rumah.⁣

Doni mengingatkan bahwa tidak semua daerah di kampung halaman memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Akibatnya, dapat menimbulkan risiko yang fatal jika ada anggota keluarga yang tertular karena kendala fasilitas kesehatan. Dia mengatakan seorang pemudik yang pulang ke kampung halaman secara tak langsung telah membunuh orang tua

 
 

Waspadai Turbulensi Politik di Kabinet Jokowi Tahun 2022

Jakarta.Harianasional.com-Dalam menghadapi situasi bauran krisis ekonomi dengan masuknya tahun politik tidak diimbangi kecakapan kinerja kabinet sebagai instrumen pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ini akan menjadi masalah serius, mana kala kabinet Jokowi tidak seirama dan tidak serius dalam mengenali masalah dan menangani masalah.

Hal tersebut dikemukakan Legislatif dan Ekskutif 1999-2012, H. Mochtar Mohamad Wartawan di Jakarta, Kamis (22/4/21).

Menurutnya, ada beberapa indikator, kenapa perlu diwaspadai tahun 2022 rawan terjadi turbulensi politik di Kabinet Jokowi.

Pertama, di Kabinet Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, didominasi oleh unsur menteri dari partai politik. Sementara sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 tantang Pemilihan Umum bahwa tahapan Pilpres 2024 dan tahapan Pemilu Legislatif 2024 pencoblosannya adalah bulan Maret 2024. Sedangkan tahapannya dimulai 20 bulan sebelum pencooblosan, berarti Juli 2022 sudah masuk tahapan pemilu, baik pilpres maupun pileg.

"Artinya adalah para menteri dari partai, yang berniat untuk menjadi capres, dan berniat untuk menjadi anggota legislatif, pikirannya akan bercabang di dalam tugasnya sebagai menteri dan misi politik dirinya menjelang pileg dan pilpres," ujarnya.

Kedua, beberapa anggota kabinet terindikasi punya misi politik di Pilpres 2024. Mereka rawan melakukan upaya penggalangan dana melalui kewenangan yang melekat pada dirinya, untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, Permasalahan yang dihadapi kabinet Jokowi saat ini adalah krisis ekonomi. Sejak 2020 APBN dan APBD terkoreksi ataupun tidak mencapai target, terjadi perubahan parsial ke arah negatif. Di APBN terjadi pengurangan dana perimbangan (bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana transfer daerah berkurang).

"Bahkan di Jawa Barat beberapa kali perubahan ke arah negatif, dan untuk memenuhi APBD itu harus berhutang. Tercatat, Jawa Barat melakukan pinjaman Rp 1,53 triliun (Sumber: LKPJ 2020). Contoh lain, di beberapa daerah di Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2021 ini sudah melakukan perubahan parsial. Ini gejala negatif bahwa ancaman krisis itu nyata," terangnya.

Keempat, Tahun 2022 adalah tahun ketiga untuk periode kedua pemerintahan Jokowi, artinya sudah masuk kurva turun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang akan selesai masa pemerintahannya. Ditambah dengan beberapa kebijakan tidak populis seperti larangan mudik lebaran 2021.

Kelima, Kabinet yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam hal pangan seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil memenuhi produktivitas pangan dalam negeri yang cukup sehingga kebijakan mengenai pangan diselesaikan dengan impor.

Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN tidak berhasil mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai penopang utama dalam menghadapi krisis.

"Dengan indikator itu, bisa dikatakan kondisi saat ini dan menjelang masuknya tahun politik tahun 2022 adalah kondisi yang menurut istilah Bung Karno adalah Tahun Vivere Pericoloso, untuk menggambarkan bahwa Indonesia sedang mengalami masa genting," pungkasnya.

 

Hanung Harimba : UMKM Go Global Jadi Solusi Pemulihan Ekonomi Nasional

Jakarta. Harianasional.com-Pemerintah, swasta, asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk bergandengan tangan dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Salah satu yang menjadi sumber kekuatan bagi kebangkitan ekonomi adalah sektor UMKM.

Disadari bahwa sektor ini menjadi salah satu yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu upaya bersama agar sektor UMKM bisa menggeliat kembali menjadi penopang ekonomi nasional.

Hanung Harimba Rachman selaku Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM dalam diskusi publik virtual bertajuk Kiat Tips Logistik dalam Melakukan Ekspor Bagi UMKM yang Efektif dan Efisien, yang digelar oleh Beritakota.id dengan dukungan Kadin Indonesia dan beberapa sponsor yaitu SiCepat Ekspres Indonesia, J&T Express, Kokola Biscuit & Wafer, Kamis (22/4/2021).

Lebih lanjut Hanung menambahkan, bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekspor. Bahkan pemerintah telah mencanangkan program mencetak 1 juta eksportir baru agar bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk membantu kemudahan ekspor kita aktif melakukan pendampingan ke UMKM. Bahkan kita sudah menjalin kerjasama dengan Garuda Indonesia untuk memberikan slot khusus bagi produk UMKM agar bisa dikirim (ekspor)," ungkap Hanung.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo, menambahkan hasil survei yang dilakukan oleh Kadin Indonesia dalam setahun terakhir mencatat dari 64,19 juta pelaku usaha termasuk UMKM ada 34,5 persen yang mengalami penurunan omzet hingga 75 persen. Kemudian pelaku usaha yang omzetnya turun hingga 50 persen jumlahnya mencapai 25,8 persen. namun ada juga UMKM yang justru naik omzetnya itu ada sekitar 4,4 persen," tutur  Eddy

Kadin masih melihat potensi besar bagi UMKM untuk bangkit yaitu dengan menciptakan produk-produk berskala bisa ekspor. Cara agar bisa merambah pasar ekspor, UMKM perlu bersinergi dengan marketplace atau dengan memasarkan via digital. Pasalnya di tengah pembatasan aktivitas sosial, saat ini pemasaran secara online menjadi primadona. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi pelaku usaha meningkatkan market salesnya," terang Eddy.

"Dari apa yang udah kami lakukan ternyata UMKM bisa ekspor dengan jumlah tidak harus jumlah besar caranya dengan menggandeng marketplace yang kita letakkan di luar negeri. Mereka B to C atau C to C, kita harap dari sana ada sumber pembeli dari luar negeri sehingga volume (penjualan) diharapkan naik," harap Eddy.

 
 

Page 1 of 400

Donasi untuk PALESTINA

 

 

Kesehatan

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jadilah Pemenang Melawan Pandemi

Jakarta. Harianasipnal.com-Tahukah Anda mengapa Liberte, Egalitie, Fraternite menjadi The National Motto...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tekno

Alcatel-Lucent Enterprise Dukung Masa Depan Digital Inklusif di Asia Pasifik Pasca Pandemi

Alcatel-Lucent Enterprise Dukung Masa Depan Digital Inklusif di Asia Pasifik Pasca Pandemi

Jakarta.Harianasional.com-Alcatel-Lucent Enterprise, provider terkemuka untuk komunikasi, jejaring, dan...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Pendidikan

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Manajemen Waktu Belajar Daring di Masa Pandemi

Jakarta.Harianasional.com-Pertengahan Maret 2020, dunia pendidikan mengalami perubahan secara drastis....

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Otomotif

Astra UD Trucks Hadirkan ‘Paket Super’ untuk Pengusaha Truk

Astra UD Trucks Hadirkan ‘Paket Super’ untuk Pengusaha Truk

Jakarta. Harianasional.com-Astra UD Trucks yang tahun ini hadir di Indonesia selama 37 Tahun dengan semangat...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com